Sejumlah warga di Kabupaten Jepara kini tengah dirundung kebingungan dan keresahan terkait proses perizinan orkes Jepara yang tak kunjung turun. Situasi ini muncul sebagai buntut dari kericuhan yang berujung pada penjarahan serta pembakaran Gedung DPRD Jepara pada Sabtu-Minggu (30-31/8) lalu.
Sejak kejadian itu, aparat kepolisian memperketat aturan izin hiburan, termasuk orkes dan tanggapan musik pada acara hajatan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat, terutama yang sudah merencanakan hiburan jauh-jauh hari untuk pernikahan maupun kegiatan sosial.
Ali Murtadho (40), warga Desa Raguklampitan RT 6/RW 2, Kecamatan Batealit, mengaku kebingungan dengan aturan baru terkait perizinan orkes Jepara. Ia menceritakan, saudaranya tengah melangsungkan resepsi pernikahan, dan sebelumnya sudah melakukan pemesanan hiburan musik dari salah satu grup orkes di Kecamatan Kalinyamatan.
Namun, pada hari pelaksanaan, Jumat (5/9), acara tersebut tidak bisa berjalan sesuai rencana.
“Awalnya sudah izin, tapi karena ada kericuhan di DPRD Jepara, hiburan akhirnya tidak boleh dilaksanakan sampai situasi benar-benar kondusif,” ujarnya.
Tak hanya hiburan musik, bahkan beberapa jenis hiburan sederhana seperti rebana pun mendapat larangan dari aparat. Warga menjadi semakin bingung karena pihak terkait tidak memberikan kejelasan mengenai batasan jenis hiburan yang boleh atau tidak boleh digelar.
Dampak Ekonomi bagi Pelaku Orkes Jepara
Kebijakan penghentian sementara izin orkes Jepara ini juga berdampak pada pelaku usaha hiburan. Masyarakat membatalkan booking grup musik secara sepihak, sehingga grup musik harus menerima pembatalan tanpa kepastian pengembalian biaya atau kompensasi.
Ali mengaku membatalkan hiburan musik yang sudah ia pesan jauh-jauh hari. “Akhirnya membatalkan hiburan tersebut. Setelah acara selesai, baru rembugan apakah ada ganti rugi atau pengembalian uang, belum tahu,” tuturnya.
Bagi para pelaku orkes, kondisi ini jelas memberatkan. Banyak di antara mereka yang menggantungkan hidup dari tanggapan musik di hajatan warga. Ketidakjelasan izin membuat penghasilan menurun drastis.
Kekhawatiran Aparat Keamanan
Kapolres Jepara, AKBP Erick Budi Santoso, menjelaskan bahwa larangan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadi kericuhan lanjutan.
Pihak kepolisian khawatir, acara orkes Jepara yang menghadirkan banyak massa dapat memicu gesekan dan memperburuk situasi keamanan di Kabupaten Jepara pasca kerusuhan.
“Langkah ini kami ambil semata-mata untuk menjaga kondusivitas wilayah. Jika situasi sudah 100 persen aman, perizinan hiburan bisa dibuka kembali,” tegasnya.
Bagi masyarakat Jepara, hiburan orkes dalam hajatan pernikahan maupun acara lain sudah menjadi bagian dari tradisi. Para tamu undangan menantikan hiburan dari orkes dangdut, campursari, hingga rebana.
Tak adanya hiburan membuat sebagian warga merasa acara menjadi sepi. Ali menuturkan, “Kalau dari keluarga sebenarnya penginnya bisa mengadakan hiburan saat resepsi. Ada teman, tamu, kok rasanya kurang tanpa hiburan.”
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya orkes Jepara bagi kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana kebersamaan.
Baca Juga
Jepara Custom Furniture – Meubel Berkualitas
Demo Jepara Berujung Ricuh: Gedung DPRD Dibakar dan Dijarah Massa
Renovasi Jembatan di Jepara, Akses Jalan Pemuda Ditutup Total
Harapan Warga dan Solusi ke Depan
Meski kecewa, sebagian besar warga dapat menerima keputusan aparat. Mereka berharap situasi segera kondusif agar ke depan perizinan hiburan dapat kembali normal.
Warga juga meminta agar pemerintah daerah bersama aparat memberikan kejelasan terkait aturan izin hiburan, agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Apalagi, banyak warga yang sudah melakukan booking hiburan sebelum larangan diberlakukan.
Grup musik dan penyedia sound system berharap pihak terkait segera memberikan solusi atas kerugian yang mereka alami. Setidaknya, perlu ada mekanisme pengembalian dana atau kompensasi bagi masyarakat yang membatalkan hiburan karena tidak mendapat izin.
Situasi keamanan memang menjadi prioritas utama, namun keberadaan orkes Jepara juga tidak bisa diabaikan. Tradisi hiburan ini sudah mengakar dalam masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Ke depan, perlu ada dialog antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mencari titik tengah. Dengan begitu, hiburan rakyat tetap bisa berlangsung, namun keamanan tetap terjaga.
Keresahan masyarakat terkait perizinan orkes Jepara pasca kericuhan DPRD menjadi sorotan penting. Bagi warga, hiburan adalah bagian tak terpisahkan dari hajatan, sementara bagi aparat keamanan, larangan bersifat preventif demi menjaga situasi tetap kondusif.
Masyarakat membutuhkan kejelasan regulasi dan komunikasi yang baik antara pihak terkait agar tidak lagi bingung. Jika situasi aman dan terkendali, Orkes Jepara dapat kembali meramaikan acara warga sekaligus menjaga tradisi dan roda ekonomi hiburan di Bumi Kartini.
